Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Republik Indonesia ke-5 dan Ketua Umum PDI Perjuangan, baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mendalam atas fenomena hiper-regulasi yang semakin menjerat birokrasi nasional.
Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di acara HUT PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyoroti bagaimana kelebihan aturan hukum justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi masyarakat.
“Hiper-regulasi ini seperti jerat yang semakin ketat, membuat rakyat sulit bernapas,” tegasnya, menekankan bahwa regulasi berlapis-lapis telah membebani pelaku usaha kecil menengah (UKM) hingga investor asing.
Menurut Megawati Soekarnoputri, maraknya regulasi baru tanpa evaluasi mendalam mencerminkan kegagalan sistem hukum yang kehilangan arah.
Ia mengkritik pemerintah daerah dan pusat yang saling tumpang tindih dalam pembuatan kebijakan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.
Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan, Indonesia memiliki lebih dari 40.000 peraturan daerah (Perda) yang berpotensi bertentangan, memperburuk iklim investasi.
Pancasila Sebagai Ruh Hukum Menurut Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa solusi utama adalah mengembalikan Pancasila sebagai ruh dan pedoman utama dalam setiap pembentukan hukum.
Menurutnya, Pancasila bukan sekadar ideologi, melainkan ruh bangsa yang harus dijadikan dasar dalam seluruh kebijakan dan regulasi.
Ia mencontohkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sering terabaikan di tengah hiruk-pikuk regulasi teknokratis.
Lebih lanjut, Megawati Soekarnoputri mengajak elite politik untuk merefleksikan semangat gotong royong dalam sila ketiga, agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan semata.
Ia menyerukan reformasi birokrasi dengan prinsip sederhana: regulasi harus pro-rakyat, efisien, dan berbasis nilai Pancasila.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan pengamat hukum yang menilai bahwa fenomena hiper-regulasi telah menggeser hukum dari akar budaya bangsa.
Respons Pemerintah Dan Elite Politik Terhadap Seruan Megawati Soekarnoputri
Maka pernyataan Megawati Soekarnoputri itu juga langsung memicu diskusi luas di kalangan elite politik.
Menteri Hukum dan HAM menyambut baik masukan tersebut, berjanji melakukan simplifikasi regulasi melalui Omnibus Law.
Sementara itu, kalangan pengusaha menyatakan dukungan penuh, melihat ini sebagai momentum untuk membersihkan birokrasi dari regulasi usang.